BANDUNG (SINDO) – Para pekerja di Jawa Barat memprotes kebijakan peraturan bersama lima menteri karena dikhawatirkan memunculkan permasalahan baru.
Peraturan tentang pengoptimalan beban listrik melalui waktu kerja pada sektor industri di Jawa dan Bali juga dinilai merugikan kalangan pekerja. Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Waras Wasisto menegaskan, pemerintah tidak bijak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri, karena sebenarnya banyak solusi lain untuk mengatasi krisis energi.
”Kebijakan peraturan bersama lima menteri sangat merugikan buruh secara materi dan sosial,” ujar Waras kemarin. Menurut dia, surat keputusan itu pasti menimbulkan masalah baru seperti hari libur yang biasa dimanfaatkan bersama keluarga pada hari Minggu tidak bisa dilakukan lagi.Sebaiknya kebijakan tersebut tidak disamaratakan karena di industri manufaktur ada mesin-mesin yang tidak bisa dihidupkan secara manual.
Jika mesin dipadamkan, maka saat akan mengaktifkan lagi membutuhkan energi tambahan.” Justru hal ini menimbulkan kerugian lebih banyak di kalangan pengusaha dan berdampak pada kami (buruh),” kata Waras. KetuaSerikatPekerjaSeluruhIndonesia (SPSI) Jawa Barat Moch Husein Alwi menjelaskan, pengalihan waktu kerja untuk membagi beban puncak listrik, justru berdampak pada produktivitas industri dalam melakukan proses produksi.
Baca lebih lengkap--->>>>
Peraturan tentang pengoptimalan beban listrik melalui waktu kerja pada sektor industri di Jawa dan Bali juga dinilai merugikan kalangan pekerja. Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Waras Wasisto menegaskan, pemerintah tidak bijak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri, karena sebenarnya banyak solusi lain untuk mengatasi krisis energi.
”Kebijakan peraturan bersama lima menteri sangat merugikan buruh secara materi dan sosial,” ujar Waras kemarin. Menurut dia, surat keputusan itu pasti menimbulkan masalah baru seperti hari libur yang biasa dimanfaatkan bersama keluarga pada hari Minggu tidak bisa dilakukan lagi.Sebaiknya kebijakan tersebut tidak disamaratakan karena di industri manufaktur ada mesin-mesin yang tidak bisa dihidupkan secara manual.
Jika mesin dipadamkan, maka saat akan mengaktifkan lagi membutuhkan energi tambahan.” Justru hal ini menimbulkan kerugian lebih banyak di kalangan pengusaha dan berdampak pada kami (buruh),” kata Waras. KetuaSerikatPekerjaSeluruhIndonesia (SPSI) Jawa Barat Moch Husein Alwi menjelaskan, pengalihan waktu kerja untuk membagi beban puncak listrik, justru berdampak pada produktivitas industri dalam melakukan proses produksi.
Baca lebih lengkap--->>>>
0 komentar: