Kabar Indonesia

Rapat tertutup antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPR beberapa hari lalu menuai protes. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai DPR melakukan tekanan terhadap KPK.

Pengamat politik menuding rapat tertutup itu terkait kasus anggota DPR, Bulyan Royan, ada kesan anggota DPR saling melindungi. Kita perlu mengacungi jempol terhadap kinerja KPK yang menangkap Bulyan. Namun mampukah KPK melepaskan diri dari intervensi pihak luar dalam menjalankan tugasnya.

Rapat tertutup KPK dan DPR diyakini terkait makin bertambahnya anggota Dewan yang ditangkap akibat dugaan korupsi dan suap. Sudah ada lima anggota DPR yang ditahan sebelum penahanan Bulyan. Mental anggota Dewan nampaknya menjadi masalah karena gaji dan pendapatan mereka per bulannya sudah cukup besar.

Pendapatan total Wakil Rakyat tiap bulan puluhan juta rupiah. jadi tidak mingkin hal ini terjadi karena gaji yang kecil! Kocek mereka bertambah karena tiap pembahasan undang-undang, setiap anggota diberi uang pembahasan hingga Rp 8 juta. Belum termasuk dana reses yang bisa Rp 30-an juta. Hitungan kasarnya tiap anggota DPR membawa pulang Rp 500 hingga Rp 600 juta tiap tahun. Angka ini setara dengan gaji para direksi perusahaan BUMN di Indonesia.

Benarkah karena mereka harus memberi setoran ke partai? Boleh jadi sebagian partai mewajibkan setoran wakilnya di DPR. Namun Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla membantahnya. Sementara pengamat politik Tjipta Lesmana menduga perilaku korupsi terjadi karena tak ada mekanisme yang mengawasi anggota DPR.